Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada RAPBN 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama para menteri kabinet kerja menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (16/08)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama para menteri kabinet kerja menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (16/08)

Jakarta, 18/08/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan upaya menanggulangi kemiskinan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers ‘Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2018’ di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Rabu malam (16/08).

“Untuk penanggulangan kemiskinan total Rp292,8 triiun. Total subsidi adalah Rp161 triliun di luar subsidi pajak. Biasanya, kalau kita berikan insentif kepada dunia usaha, subsidi pajaknya itu kita alokasikan tersendiri. PKH (Program Keluarga Harapan) Rp17,3 triliun. Meningkat sangat pesat jumlahnya yang tadinya 4 juta penerimanya menjadi 10 juta penerima. Program Indonesia Pintar Rp10,8 triliun. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk warga miskin, untuk jaminan kesehatan dalam bentuk penerima bantuan iuran yaitu Rp25,5 triliun. Bantuan pangan Rp13,5 triliun, Bidik Misi Rp4,1 triliun dan Dana Desa Rp60 triliun. Ini adalah tujuannya langsung ke masyarakat berpendapatan rendah,” paparnya.

Di sisi infrastruktur, RAPBN 2018 mengalokasikan sebesar Rp409 triliun yang terdiri dari pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan lahan, jaringan telekomunikasi dan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah. “Untuk infrastruktur 2018 mencapai Rp409 triliun. Nanti Menteri PUPR, Menteri Perhubungan maupun Dana Alokasi Khusus yang sifatnya fisik ke daerah dan dalam bentuk investasi Pemerintah, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) akan mendapatkan lebih dari Rp32 triliun terutama untuk pembebasan lahan. Jadi, total keseluruhan untuk infrastruktur jalan sampai dengan telekomunikasi dan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelasnya.

Terakhir, ia menyampaikan untuk alokasi transfer daerah dengan total sebesar Rp761,1 triliun dimana besaran Dana Desa masih sama dengan tahun 2017, yaitu sebesar Rp60 triliun untuk melihat efektifitas penggunaannya terlebih dahulu. “Transfer ke daerah yang selama ini disorot, Rp761,1 triliun, terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) Rp398,1 triliun, DBH (Dana Bagi Hasil) Rp87,7 triliun, Dana insentif daerah Rp8,5 triliun, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Rp62,4 triliun dan non-fisik Rp123,5 triliun untuk membantu BOS dan membayar guru. Otsus (Otonomi Khusus) untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Aceh dan Papua. Dana Desa Rp60 triliun, sama dengan yang dialokasikan tahun ini sekaligus untuk melihat efektifitas penggunaannya,” pungkasnya.

Write a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *