Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada RAPBN 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama para menteri kabinet kerja menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (16/08)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama para menteri kabinet kerja menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (16/08)

Jakarta, 18/08/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan upaya menanggulangi kemiskinan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers ‘Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2018’ di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Rabu malam (16/08).

“Untuk penanggulangan kemiskinan total Rp292,8 triiun. Total subsidi adalah Rp161 triliun di luar subsidi pajak. Biasanya, kalau kita berikan insentif kepada dunia usaha, subsidi pajaknya itu kita alokasikan tersendiri. PKH (Program Keluarga Harapan) Rp17,3 triliun. Meningkat sangat pesat jumlahnya yang tadinya 4 juta penerimanya menjadi 10 juta penerima. Program Indonesia Pintar Rp10,8 triliun. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk warga miskin, untuk jaminan kesehatan dalam bentuk penerima bantuan iuran yaitu Rp25,5 triliun. Bantuan pangan Rp13,5 triliun, Bidik Misi Rp4,1 triliun dan Dana Desa Rp60 triliun. Ini adalah tujuannya langsung ke masyarakat berpendapatan rendah,” paparnya.

Di sisi infrastruktur, RAPBN 2018 mengalokasikan sebesar Rp409 triliun yang terdiri dari pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan lahan, jaringan telekomunikasi dan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah. “Untuk infrastruktur 2018 mencapai Rp409 triliun. Nanti Menteri PUPR, Menteri Perhubungan maupun Dana Alokasi Khusus yang sifatnya fisik ke daerah dan dalam bentuk investasi Pemerintah, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) akan mendapatkan lebih dari Rp32 triliun terutama untuk pembebasan lahan. Jadi, total keseluruhan untuk infrastruktur jalan sampai dengan telekomunikasi dan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelasnya.

Terakhir, ia menyampaikan untuk alokasi transfer daerah dengan total sebesar Rp761,1 triliun dimana besaran Dana Desa masih sama dengan tahun 2017, yaitu sebesar Rp60 triliun untuk melihat efektifitas penggunaannya terlebih dahulu. “Transfer ke daerah yang selama ini disorot, Rp761,1 triliun, terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) Rp398,1 triliun, DBH (Dana Bagi Hasil) Rp87,7 triliun, Dana insentif daerah Rp8,5 triliun, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Rp62,4 triliun dan non-fisik Rp123,5 triliun untuk membantu BOS dan membayar guru. Otsus (Otonomi Khusus) untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Aceh dan Papua. Dana Desa Rp60 triliun, sama dengan yang dialokasikan tahun ini sekaligus untuk melihat efektifitas penggunaannya,” pungkasnya.

Peran Big Data dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, 10/08/2017 Kemenkeu – Bank Indonesia menekankan pentingnya peran Big Data dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam seminar “Globalisasi Digital: Optimalisasi Pemanfaatan Big Data untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi” pada Rabu (09/08), di Jakarta. Seminar dihadiri pula oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Makassar, perwakilan dari akademisi, sektor swasta, dan otoritas pemangku kebijakan.

Dikutip dari situs Bank Indonesia (BI), di jajaran pemerintah pun, Big Data telah digunakan dalam membantu pengambilan kebijakan. Oleh beberapa pemerintah daerah, pemanfaatan Big Data telah diwujudkan dalam bentuk penerapan kota cerdas (smart city), yang bertujuan mengelola dan mengendalikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan pelayanan publik.

Selain lembaga publik, Big Data pun menjadi salah satu acuan di berbagai sektor industri. Di sektor lembaga keuangan, pemanfaatan Big Data telah digunakan secara aktif dalam peningkatan layanan terhadap nasabah serta mendeteksi maupun mencegah penipuan (fraud). Di sektor perdagangan dan transportasi, khususnya yang berbasis digital, Big Data juga telah dimanfaatkan secara intensif untuk meningkatkan transaksi dan memperluas target pelanggan baru.

Seminar ini merupakan inisiatif Bank Indonesia untuk menggagas suatu forum pemanfaatan Big Data antar otoritas pemangku kebijakan, akademisi, dan industri. Hal ini diharapkan dapat menjadi embrio terciptanya kolaborasi yang erat antar berbagai elemen institusi di masyarakat dalam pemanfaatan Big Data. Pemanfaatan Big Data yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan potensi digital Indonesia yang sangat besar dan turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. (nr/rsa)

Ini Strategi Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

 Jakarta, 09/08/2017 Kemenkeu – Meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, ketimpangan di Indonesia masih terhitung tinggi. Ketimpangan terjadi pada kelompok kaya dan miskin tercermin dari rasio Gini dan simpanan orang kaya masih mendominasi simpanan bank. Ketimpangan juga terjadi antar daerah dimana Jawa masih mendominasi ekonomi sementara daerah lain masih terbelakang khususnya Kawasan Indonesia Timur.

Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian), guna mengatasi ketimpangan yang terjadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi khusus. Pertama, membangun infrastruktur strategis dan prioritas: pelabuhan, bandara, bus rapid transit, kereta api, jalan baru, listrik, bendungan, dan kilang minyak.

“Pertama adalah infrastruktur. Ini karena tanpa konektivitas kita tidak bisa apa-apa. Ada lahanpun tanpa konektivitas juga sama,” katanya pada Indonesia Development Forum, Rabu (09/08), di Jakarta.

Selanjutnya adalah pemberian bantuan sosial. Subsidi dan bantuan sosial pada APBN 2017 mencapai Rp114,5 triliun yang terdiri dari Rastra (Rp21,4 triliun), Bantuan Kesehatan (Rp26 triliun), Bantuan Pendidikan (Rp10,8 triliun), Program Keluarga Harapan (Rp11,3 triliun), dan Subsidi Listrik (Rp45 triliun).

Ia menekankan pemerintah akan mulai memperbaiki penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Meskipun belum menyeluruh namun kita sudah mulai. Kita harus mempertajam sasarannya yang memang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Beberapa formula lain yang tengah disiapkan antara lain pemerintah akan fokus pada program reforma agraria dan pendidikan/pelatihan vokasi serta melakukan reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan. (nr/rsa)

Menkeu: Bekerja Lebih Baik untuk Publik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keynote speech pada acara Rapat Kerja Tengah Tahun 2017 di Aula Mezzanine, Jakarta (09/08)
Menkeu: Bekerja Lebih Baik untuk Publik

Jakarta, 09/08/2017 Kemenkeu – Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Tengah Tahun 2017 dengan mengangkat tema “Unlock Our Potential, Be Effective, Be Efficient, Setjen PRIME!” di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Jakarta pada Rabu (09/08).

Hadir pada acara ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapannya kepada pegawai Setjen untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.

“Setiap Anda membuat keputusan, Anda berpikir ini bagus untuk Kementerian Keuangan karena berarti bisa melayani lebih baik. Kita bisa menjadi organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, maka itu adalah inovasi,” jelas Menkeu.

Menkeu juga berharap Kemenkeu dapat menjadi tempat yang mampu mengeluarkan potensi seluruh pegawainya. “Unlock your potential. Potensi untuk melayani lebih baik lagi itu harus menjadi fokus kita di dalam bekerja. Organisasi yang sehat dan baik adalah yang mampu menciptakan ruang dan kesempatan sehingga muncul ide-ide yang paling cemerlang, kinerja yang semakin baik, muncul berbagai inovasi, kreatifivitas, dan yang paling penting tumbuh suatu sikap kerja saling mendukung, respect, dan positif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa puncak ketulusan seorang public official adalah ketika kinerja pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. ”Kita adalah organisasi publik. Jadi, insting pertama sebagai organisasi publik adalah apapun yang Anda lakukan, konsekuensinya adalah publik. It’s not about you. It’s not about me. It’s not about us. It is about others. It’s about people,” ungkapnya. (ma/nr)

Ditjen Perbendaharaan adalah Tim Inti Pelaksanaan Keuangan Negara

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/07), sebanyak 98 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan turut dilantik. Dalam arahannya pada rangkaian acara pelantikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan adalah institusi yang mengelola keuangan negara sesuai amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Yang kita kelola bukan uang kita tetapi uang negara, uang yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dikelola secara bijak,” jelas Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan, dengan 250 juta lebih rakyat yang tentunya ingin merasakan dampak dari pembangunan tersebut dan punya aspirasi tinggi.

“Ditjen Perbendaharaan adalah core team untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara,” tegas Sri Mulyani. Kontribusi para pemimpin dan pegawai Ditjen Perbendaharaan bukan hanya dalam berinovasi dalam melayani pengguna anggaran tetapi juga dalam rangka menjaga tata kelola sehingga mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. “Saya ingin Ditjen Perbendaharaan terus berinovasi untuk pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu, tepat kualitas, dan akurat,” Sri Mulyani mengungkapkan harapannya.

Responsif terhadap perubahan adalah harapan berikutnya yang disampaikan oleh Sri Mulyani, mengingat perubahan adalah sesuatu yang pasti, termasuk hubungan keuangan pemerintah dan pusat yang juga berubah. Sri Mulyani mengapresiasi langkah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam mencermati dan membuat kajian perekonomian daerah. Harapannya, Ditjen Perbendaharaan bersinergi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk bisa terus memantau agar dana yang disalurkan bisa benar-benar membantu pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, dan ikut berperan untuk menjamin agar dana desa sungguh-sungguh sampai kepada rakyat untuk mengatasi kemiskinan.

Agar dapat mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, Sri Mulyani berpesan agar terus menjaga dan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti profesionalisme, integritas, kemampuan bersinergi, keinginan mencapai kesempurnaan, dan memberikan pelayanan terbaik. Terakhir, Sri Mulyani menekankan bahwa tugas para pemimpin bukan hanya memimpin unit masing-masing, tetapi juga harus mendukung agar republik ini makin maju, bermartabat, sehat, adil, dan makmur. [LRN]

 

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

KPPN Siap Salurkan DAK Fisik dan Dana Desa

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan mengutarakan kesiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN mulai tahun ini. “Ditjen Perbendaharaan memiliki 181 KPPN dan 33 Kantor Wilayah. Kami jamin jika pengajuan tepat, maka satu hari bisa selesai dan masuk rekening, dengan pemanfaatan teknologi,” demikian janji yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi, dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, KPPN selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan akan memegang peran penting dalam penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota nantinya juga harus menyampaikan laporan realisasi ke KPPN sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya.

“Jika ada permasalahan, pemda cukup datangi KPPN terdekat untuk kemudian dikomunikasikan ke pusat. Dengan dekatnya jarak Pemda dengan KPPN, semoga koordinasi langsung yang terkait transfer daerah lebih lancar,” harap Marwanto. (LRN)

Why choose our warehousing service?

Our warehousing services are known nationwide to be one of the most reliable, safe and affordable, because we take pride in delivering the best of warehousing services, at the most reasonable prices. Our own warehouses, as well as our partner’s warehouses are located at strategic locations to ensure that there is no additional cost you need to bear during and before transport of freight.

Read More

Top benefits of hiring our trucking service

Moving freight is a tough task that needs experience and expertise, because there is a lot at stack. Only the deliverables are not at stack here, but the commitment and trust. And, any mishap here can lead to the company having a bad market reputation, and would certainly impact the customer satisfaction it provides negatively.

Read More

Logistic service providers would understand your business

Lowering costs and outsourcing logistics would lead to lowering the overhead costs associated with maintaining a fleet of carriers, manpower on company’s payroll, warehousing maintenance and related taxes, processing charges, equipment costs, cross docking expenses, and so on. With such load taken off the shoulder of the company, it can focus on other important aspects of the business and provide better products and services to end users.

Read More