Rekonsiliasi SAI

REKONSILIASI adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama

DASAR HUKUM :

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara
  • PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  • PMK-210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalamangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup  Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga

APLIKASI REKONSILIASI (E-REKON-LK)

Adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016. Dengan e-Rekon, diharapkan:

  • Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah (dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN).
  • Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh K/L, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
  • Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN (dalam rangka rekonsiliasi) sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan.

Proses Bisnis Aplikasi E-Rekon :

  1. Satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data SiAP secara mandiri
  2. Satker mengunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke web e-Rekon melalui jaringan internet, menggunakan user e-Rekon masing-masing
  3. Proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis
  4. Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi (data sama/tidak sama)
  5. Dalam hal hasil rekonsiliasi telah memadai, KPPN melakukan approval sehingga BAR dengan tanda tangan elektronik dapat diterbitkan
  6. Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data SAIBA ke e-Rekon
  7. Setiap perubahan data yang diunggah ke e-Rekon memerlukan approval KPPN
  8. Tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah, E1

Status dalam E-Rekon :

  • ADK Tidak Standar = ADK yang diupload salah. Penyebabnya : ADK yang diupload bukan ADK kumulatif dan tidak berformat .zip;Periode ADK tidak sama dengan periode pilihan saat upload; Kode satker pada ADK tidak sama dengan kode satker User saat login pada web e-Rekon-LK
  • Proses SAI (Bawah) = ADK masuk pada antrian untuk tahap proses rekonsiliasi => Satker hanya bisa menunggu sampai status berubah
  • Cetak Excel Rekon = ADK masuk pada antrian untuk tahap proses pencetakan excel hasil rekonsiliasi
  • Menunggu Persetujuan BAR = BAR dan Hasil Rekonsiliasi sudah terbentuk => Menunggu proses verifikasi oleh KPPN
  • Menunggu TTD KPA = BAR sudah diverifikasi dan disetujui oleh KPPN. => Login dengan user level KPA untuk melakukan persetujuan BAR
  • Menunggu TTD Kasi Vera = Menunggu persetujuan dari Kepala Seksi Vera setelah diverifikasi terlebih dahulu
  • BAR Siap Didownload = BAR sudah diverifikasi dan disetujui oleh Kasi Vera, siap untuk di download

Hasil Rekonsiliasi dan Reset BAR

  • Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokan data Pagu Belanja, Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi PNBP, PNBP, Pengembalian PNBP, Pendapatan Pajak, Mutasi Uang Persediaan, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas pada BLU, dan Saldo Kas Lainnya dari  Hibah
  • Hasil Rekonsilias dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Satker dan KPPN secara elektronis

Kebijakan Penerbitan BAR :

  • Apabila data SAI dan SPAN sama maka BAR diterbitkan
  • Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan pada SPAN, BAR diterbitan dengan penjelasan yang memadai atas perbedaan tersebut
  • Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan pada Aplikasi E-Rekon-LK, BAR diterbitan dengan penjelasan yang memadai atas perbedaan tersebut
  • Apabila data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data pada SAI, satker wajib memperbaiki data laporan keuangan dan melakukan upload ulang
  • Apabila perbedaan data tidak diakui satker, maka KPA membuat Surat Pernyataan sesuai Format, dan berdasarkan surat pernyataan tersebut BAR diterbitkan dengan penjelasan yang memadai atas perbedaan tersebut
  • Untuk perbaikan data setelah diterbitkan BAR, satker melakukan permohonan Reset BAR secara tertulis yang dapat disampaikan melalui FO KPPN atau email :  kppnwatampone@gmail.com

Pengenaan Saksi :

Terhadap satker yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang telah ditetapkan (status menunggu TTD KPA), akan dikenakan sanksi administratif berupa enundaan penerbitan SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara

LAPORAN KEUANGAN UAKPA DILAMPIRI :

  1. BAR dan Hasil Rekonsiliasi
  2. Register Pengiriman
  3. Neraca UAKPA dan Neraca SIMAK BMN
  4. Neraca Percobaan
  5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
  6. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
  7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
  8. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
  9. Laporan Operasional (untuk Semesteran dan Tahunan)
  10. Laporan Perubahan Ekuitas (untuk Semesteran dan Tahunan)
  11. Catatan atas Laporan Keuangan (untuk Semesteran dan Tahunan)
  12. Analisa atau hasil telaah Laporan Keuangan (untuk Semesteran dan Tahunan)

44

31