LAYANAN KAMI

Anda punya permasalahan terkait layanan kami?

Peraturan Terbaru

 

  • S-7003/PB/2017 Tgl 16 Agustus 2017
    Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pencairan/Pembebanan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Luar Negeri ADB No. 3440-INO Untuk Kegiatan Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)

  • SE-67/PB/2017 Tgl 16 Agustus 2017
    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VI TA 2017

  • SE-56/PB/2017 Tgl 16 Agustus 2017
    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap III TA 2017

  • SE-46/PB/2017 Tgl 16 Agustus 2017
    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap II TA 2017

  • SE-64/PB/2017 Tgl 16 Agustus 2017
    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap III TA 2017

  • SE-66/PB/2017 Tgl 15 Agustus 2017
    Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

  • S-6996/PB/2017 Tgl 10 Agustus 2017
    Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Kegiatan Proyek GSC (Generasi Sehat dan Cerdas) yang Bersumber Dana Hibah Luar Negeri TF-14769 Nomor Register 73951901

  • SE-63/PB/2017 Tgl 10 Agustus 2017
    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satker Setditjen Perikanan Tangkap dan Dit Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap VI TA 2017

  • SE-60/PB/2017 Tgl 07 Agustus 2017
    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap IV TA 2017

 

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SEGENAP KARYAWAN DAN KARYAWATI KPPN WATAMPONE


 

Akan memberikan pelayanan dengan tepat, cepat, transparan dan bebas dari biaya serta pungutan
Menciptakan lingkungan kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

MOCH. FAJAR ADCHA

TENTANG KAMI

KPPN Watampone merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, melayani tiga Kabupaten yaitu Bone, Soppeng dan Wajo.

 

Lebih Lanjut

GALERI FOTO

Link website resmi KPK

TESTIMONIALS

TAUTAN

Client
Client
Client
Client
Client
Client
00
Trilyun Pagu DIPA
00
SDM berdedikasi tinggi
0
Kabupaten
00
Satuan Kerja